Komitmen Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sambas menunjukkan hasil positif. Belakangan ini, layanan permohonan informasi PPID Diskominfo Sambas semakin banyak dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, termasuk mahasiswa dan dosen, yang memerlukan data untuk keperluan penelitian, tugas akhir, maupun kegiatan ilmiah lainnya.
Peningkatan permohonan dari kalangan akademisi ini sejalan dengan kebutuhan mereka akan data yang akurat, terpercaya mudah dan akurat mengenai berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas. Data-data yang dikelola oleh PPID, seperti informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat, menjadi sumber vital dalam mendukung integritas dan kualitas penelitian di Ranah pendidikan.
PPID Diskominfo Sambas menyediakan mekanisme permohonan informasi yang beragam, baik secara tatap muka di Sekretariat PPID yang berada di Kantor Diskominfo maupun melalui layanan Online di website resmi PPID Sambas. Kemudahan akses ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memudahkan para peneliti, khususnya yang berada di luar daerah, untuk memperoleh data tanpa hambatan.
Berdasarkan data dari sekretariat PPID Kabupaten Sambas yang dikelola Bidang Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik terdapat beberapa lembaga Pendidikan yang telah memohon informasi kepada PPID Sambas antara lain Politeknik Negeri Sambas, Politeknik Kesehatan Pontianak, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Malaysia Sarawak dan sebagainya.
Plt. Kepala Diskominfo Sambas Riza Sunanda, S. T, M. Eng selaku Ketua PPID Kabupaten Sambas menyambut baik antusiasme akademisi ini sehingga diharapkan data yang diperoleh melalui PPID dapat berkontribusi pada lahirnya kajian-kajian ilmiah yang konstruktif dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Sambas.
Diskominfo Sambas secara berkelanjutan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan data publik, termasuk melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi, agar dapat mempertahankan predikat sebagai Badan Publik yang Informatif.
