Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas menunjukkan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional dengan memfasilitasi infrastruktur teknologi informasi pada agenda Forum Diskusi Aktual (FDA) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Senin, 13 April 2026. Bertempat di Hotel Arcadia by Horison Mangga Dua, Jakarta, kegiatan yang mengusung tema “Kajian Penguatan Peran Kemendagri dalam Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” ini juga digelar secara virtual melalui platform Zoom Meeting untuk menjangkau partisipasi luas dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sebagai penyedia layanan komunikasi di tingkat daerah, Diskominfo Kabupaten Sambas memastikan kelancaran akses digital agar jalannya diskusi antara pusat dan daerah tetap sinkron dan tanpa hambatan teknis.
Hadir secara daring melalui ruang RB Sekretariat Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas Dr. Budi Iswanto, S.Pdi, M.M, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas, Muslim, S.T, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Azmi Rizaldi, S.STP, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sambas dan perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakueda) Kabupaten Sambas. Keikutsertaan jajaran pejabat ini selaras dengan instruksi dalam Radiogram Kepala BSKDN yang meminta penugasan kepala perangkat daerah terkait untuk mengikuti forum strategi kebijakan tersebut.
Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN menegaskan bahwa penguatan peran kementerian menjadi sangat krusial dalam menekan angka kemiskinan di daerah. Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R.P. Tendean, S.IP., M.Si, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, bukanlah sekadar persoalan statistik angka-angka, melainkan masalah substantif yang berkaitan erat dengan martabat manusia dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan nasional wajib diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui sinergi lintas sektor dan level pemerintahan. Kemendagri memegang posisi strategis sebagai jembatan kebijakan pusat agar dapat terimplementasi secara efektif di daerah melalui fungsi pembinaan dan pengawasan
Diskusi aktual ini menghadirkan sejumlah pakar dan narasumber kompeten, di antaranya Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Dr. Aris Ananta, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, serta Peneliti Utama SMERU, Dr. Asep Suryahadi. Kehadiran para ahli ini bertujuan untuk memetakan kondisi terkini serta merumuskan strategi penguatan peran Kemendagri yang tepat dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
