Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas kembali melaksanakan tugas dan fungsi strategisnya dengan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara daring melalui Zoom Meeting, Senin, 28 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan terpadu yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara.
Hadir dalam rapat virtual ini Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Yudi, S.Sos., M.Si, Kepala Pelaksana BPBD Sambas Marjuni, SH beserta jajaran, perwakilan dari Polres Sambas, serta unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
Secara langsung, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H turut menyampaikan laporan kondisi terkini kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Ph.D dan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam laporannya, Kalimantan Barat disorot sebagai salah satu dari enam provinsi prioritas penanganan Karhutla nasional yang saat ini berstatus Siaga Darurat sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025, berdasarkan data dari BMKG dan BNPB, wilayah Kalbar menghadapi risiko tinggi terhadap kebakaran lahan, dengan 311 hotspot terdeteksi, 31 di antaranya berkategori high confidence atau sangat potensial menjadi titik api nyata
Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada Juli–Agustus menambah kompleksitas situasi. BMKG memperingatkan bahwa pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025, sebagian besar wilayah Kalbar berada dalam kondisi sangat mudah terbakar, menurut indikator Fine Fuel Moisture Code (FFMC), kendati demikian, peluang hujan masih terbuka, terutama pada dasarian ketiga Agustus, namun upaya mitigasi tetap harus diperkuat.
BNPB sendiri telah menggelar dukungan penuh di Kalbar berupa dua unit helikopter patroli dan dua unit helikopter water bombing, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 24–28 Juli 2025. Dari OMC tersebut tercatat hujan buatan berhasil menambah curah hujan sebesar 5,6%, dengan estimasi volume air sebesar 73,7 juta m³. Penanganan darat turut diperkuat melalui pengiriman sarana pemadam seperti pompa jinjing, alat pelindung diri, hingga motor roda tiga dan empat.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Kominfo menunjukkan peran aktif dalam memfasilitasi komunikasi lintas sektor selama rapat berlangsung. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan pada level daerah membuktikan komitmen kuat dalam mengantisipasi penyebaran titik api di wilayah perbatasan.
Dengan prediksi cuaca yang masih dinamis dan potensi kebakaran lahan yang tinggi, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas akan terus menjalankan fungsi koordinatif dalam mendukung keterbukaan informasi, komunikasi krisis, dan pelaporan digital terkait bencana di wilayahnya.
