Radio Republik Indonesia (RRI) Kalimantan Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sambas menggelar pertemuan guna membahas penguatan kerja sama antar kedua instansi dalam bidang penyiaran dan diseminasi informasi publik. Pertemuan tersebut turut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pemanfaatan platform digital rri.co.id, penguatan operasional RRI Stasiun Produksi (SP) Sambas, hingga kolaborasi program guna melawan penyebaran informasi hoaks di tengah masyarakat.
Kepala RRI Kalimantan Barat, Budi Suwarno, S.Sos., M.P.Pd, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa program kerja sama pemanfaatan CMS rri.co.id sesungguhnya bukanlah program baru. RRI, menurutnya, senantiasa membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah daerah untuk bergabung dalam sistem pengelolaan konten (CMS) rri.co.id dengan tujuan memperluas jangkauan informasi serta melipatgandakan jumlah pendengar dan pembaca dari kanal digital RRI.
Lebih lanjut, Budi Suwarno menjelaskan bahwa RRI SP Sambas ke depan akan mendapatkan penambahan sarana dan prasarana operasional guna meningkatkan kualitas layanan penyiaran di wilayah perbatasan. Ia menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi dan maraknya peredaran berita bohong atau hoaks pada era komunikasi saat ini, RRI siap menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran yang turut membantu pemerintah kabupaten dalam melakukan verifikasi informasi. Peran tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab RRI sebagai media verifikator dalam menciptakan ruang komunikasi publik yang sehat dan bertanggung jawab.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Riza Sunanda, ST, MT. M.ENG menyampaikan permohonan maaf atas komunikasi antara Diskominfo dan RRI yang selama ini dinilai belum berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa Diskominfo Sambas membuka diri seluas-luasnya untuk menjalin kerja sama dengan RRI, khususnya dalam misi bersama mengeliminasi isu hoaks yang dinilai sudah sangat masif beredar di kalangan masyarakat. Selain itu, Kadis Kominfo Sambas turut berharap agar RRI dapat berperan aktif dalam mendukung realisasi sosialisasi Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk. Pertemuan ini, disampaikannya, diharapkan dapat menjadi momentum awal yang baik dalam mereset dan menguatkan kembali kerja sama kedua instansi.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga menyepakati pentingnya realisasi konsep podcast kolaborasi antar instansi sebagai salah satu program yang perlu diwujudkan ke depannya. RRI menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, termasuk peliputan secara langsung (live) pada momen Peresmian PLB Temajuk. Selain program podcast, kedua pihak juga akan menjajaki jadwal pertemuan dengan Bupati Sambas guna membahas tindak lanjut kerja sama secara lebih teknis.
Pertemuan turut mengidentifikasi sejumlah isu strategis kawasan perbatasan yang berpotensi diangkat melalui program bersama, di antaranya isu peredaran narkotika di wilayah perbatasan yang hingga saat ini belum memiliki narasumber tetap untuk memberikan masukan jurnalistik dari RRI SP Sambas. Selain itu, program podcast bertema Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut dinilai memiliki potensi besar untuk dijadikan produk unggulan kerja sama kedua instansi, mengingat sektor UMKM di wilayah perbatasan memiliki peran penting dalam penguatan perekonomian masyarakat setempat.
Sementara itu, Direktur Siaran RRI menegaskan bahwa keberadaan RRI SP Sambas semestinya menjadi landasan penting bagi terwujudnya kerja sama yang lebih erat, mengingat RRI secara kelembagaan telah lama menjalin kerja sama dengan berbagai dinas dan instansi pemerintah. Ia turut menyoroti kegiatan Peresmian PLB Aruk yang direncanakan akan turut diliput oleh RRI. Pihaknya menyatakan akan mencari format peliputan yang tepat agar kegiatan tersebut dapat tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat luas.
Melalui pertemuan ini, RRI Kalimantan Barat dan Diskominfo Kabupaten Sambas berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung penyebaran informasi publik yang akurat, khususnya di kawasan perbatasan negara, sekaligus menjadi benteng penangkal informasi hoaks demi terciptanya ruang komunikasi masyarakat yang sehat dan konstruktif.
