Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 sektor Komunikasi dan Informatika, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat mengadakan rapat koordinasi penanganan Desa Blankspot bersama Perwakilan Bappeda dan Diskominfo Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Hotel Ibis, Kamis 17 November 2022.
Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Ir. Sukaliman, MT sekaligus memberikan paparan mengenai sosialisasi penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Data infrastruktur jaringan Telekomunikasi Desa sangat diperlukan maka dari itu kami perlu menghimpun data seluruh Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam penanganan desa blankspot dimana kedepannya infrastruktur telekomunikasi ini menjadi andalan kita dalam menunjang ekonomi digital dalam persiapan perkembangan kemajuan era digital yang akan kita hadapi.
Diskominfo Kabupaten Sambas dalam acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid E-Government dan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda yang menangani jaringan infrastruktur teknologi dan layanan E-Government Kabupaten Sambas. kegiatan inti dari Acara ini ialah pembahasan Desk dimana beberapa pertanyaan data dari tim Bappeda dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Data BTS (Base Transceiver Station), Data Desa Blankspots, Data Desa Terlayani 2G, Data Desa/Kecamatan yabg dilalui FO dan Perbub sektor Kominfo Kabupaten Sambas.
Sunanto selaku Tim Desk I menyampaikan data tersebut sebagai bahan penyusunan RPD 2024-2026 dimana ditargetkan selesai di bulan februari 2023 sehingga diharapkan dapat mendorong kebijakan seperti apa kedepan dalam mengatasi daerah blankspot.
Diskominfo Provinsi Kalimantan melalui Kabid APTIKA menyampaikan Paparan mengenai isu strategis sektor Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, ada beberapa kendala kenapa ada wilayah blankspot bisa karena luas wilayah, tipikal demografi, listrik yang tersedia atau tidak pada wilayah tersebut namun upaya yang bisa kita tempuh ialah kerjasama dengan BAKTI KOMINFO (untuk wilayah 3T), Ditjen PPI Kominfo (Untuk wilayah Non-Komersil Non 3T) dan Operator Celluer (untik wilayah Komersil).
